Makalah Ilmu Ekonomi: Neraca Perekonomian

A. Pokok permasalahan
Kondisi perekonomian dalam negeri dewasa ini berada dalam ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam penguasaan aset-aset ekonomi dan kekayaan.
Dengan demikian, maka muncul permasalahan bagaimana cara untuk mengatasi masalah – tersebut!

B. Pembahasan Masalah

1. Minyak Bumi
Meningkatnya kebutuhan BBM di dalam negeri mengakibatkan menurunnya ekspor dan melonjaknya impor minyak bumi. Kondisi ini tidak terlepas dari relatif stagnannya produksi minyak bumi di tanah air. Demikian juga karena produksi minyak bumi di tanah air sebagian besar dilakukan oleh kontraktor asing, maka pengeluaran jasa-jasa minyak bumi pun ikut meningkat. Selama periode sebelum krisis, transaksi minyak bumi dan hasilnya selalu surplus. Namun selama periode setelah krisis transaksi minyak bumi dan hasilnya menjadi defisit. Perubahan ini menunjukkan indikasi bahwa Indonesia akan menjadi net importing oil country.

Untuk mengurangi kebutuhan BBM di dalam negeri dibutuhkan upaya-upaya untuk mengurangi konsumsi BBM (konservasi) dan memanfaatkan sumber energi alternatif (diversifikasi). Upaya konservasi dan diversifikasi berkaitan dengan kebijakan harga BBM dan kemajuan teknologi. Selama harga BBM ditetapkan terlalu murah maka konsumen tidak akan terdorong untuk menggunakan peralatan yang hemat energi dan memanfaatkan sumber energi alternatif (seperti batu bara atau panas bumi). Selain itu berkaitan dengan devisa; upaya-upaya diversifikasi dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan sumber-sumber energi yang tidak diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

2. Non Migas
Perdagangan komoditi non migas dapat didasarkan pada SITC (Standard International Trade Classification) ataupun pada ISIC (International Standard Industrial Classification). Dari data transaksi perdagangan dunia, dapat disimpulkan bahwa untuk negara-negara berpendapatan rendah, nilai impor barang-barang industri manufaktur mengalami penurunan, sebaliknya untuk negara-negara berpendapatan menengah, nilai impor produk industri manufaktur meningkat. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, keunggulan komparatif bergeser dari kegiatan primer (pertanian & pertambangan) ke kegiatan sekunder (industri manufaktur) dan tersier (jasa-jasa). Namun demikian meskipun ekspor produk industri dapat meningkat, tetapi disertai juga dengan kenaikan impor.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah untuk Amerika Serikat, dimana mengalami defisit pada transaksi produk industri manufakturnya. Pada tahun 2001, nilai ekspor negara ini mencapai US$ 599,3 milyar, sementara nilai impornya sebesar US$ 908,7 milyar. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa negara maju seperti AS pun belum tentu memiliki keunggulan komparatif dalam industri manufakturnya. AS tampaknya lebih menggenjot sektor pertaniannya melalui pemberian subsidi, sehingga transaksi perdagangan sektor pertanian AS malah mengalami surplus.

Secara umum neraca perdagangan bahan makanan Indonesia (ISIC 31) masih mengalami surplus. Namun demikian apabila diteliti lebih dalam terlihat untuk perdagangan tanaman bahan pangan (beras, jagung, kacang kedelai, gandum), hasil peternakan (susu, daging) dan gula selalu mengalami defisit. Neraca perdagangan bahan makanan mengalami surplus karena komoditi ekspor berupa ikan, minyak nabati (CPO), kopi, kakao dan teh (lihat dalam sub topik Pertanian di atas).

Sebelum krisis ekspor kulit, tekstil, pakaian jadi, sepatu dan sandal (ISIC 32) memegang peranan penting sebagai sumber devisa negara. Perkembangan ini tidak terlepas dari industri padat karya buruh tidak trampil (unskilled labor intensive) yang menjadi faktor keunggulan komparatif bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun demikian sejak krisis ekspor ISIC 32 cenderung mengalami penurunan. Penurunan kinerja ekspor ISIC 32 tersebut tidak terlepas dari masalah yang menyangkut perburuhan; kenaikan upah (UMP) dan hubungan industrial yang kurang harmonis serta maraknya penyelundupan pakaian bekas dari berbagai negara.

Ekspor kayu dan furnitur kayu (ISIC 33) inipun merupakan salah satu andalan sumber devisa bagi Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas juga dari keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia di luar tenaga kerja yaitu berupa sumber daya alam (natural resources intensive). Namun demikian sejak krisis, kinerja ekspor ISIC 33 cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini tidak terlepas dari masalah kelangkaan bahan baku. Untuk itu perlu dipikirkan untuk menggunakan bahan baku alternatif selain kayu yang berasal dari hutan, misalkan kelapa dan karet yang sudah tua.

Nilai ekspor pulp dan kertas ISIC 34 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Namun demikian kinerja ekspor ke depan dapat menghadapi berbagai kendala seperti kredit macet (seperti yang dialami oleh Asia Pulp & Paper) dan pencemaran lingkungan hidup.

Neraca perdagangan bahan kimia, karet sintetis dan serat buatan (ISIC 351-352) selalu mengalami defisit. Apalagi dihadapkan pada berbagai permasalah industri kimia di dalam negeri seperti kasus PT. Chandra Asri dan PT. Texmaco semakin memperberat upaya-upaya untuk mendorong ekspor komoditi ini. Namun demikian potensi pengembangan masih ada, terutama jika melihat ketertarikan PMA pada industri ini.

Setelah krisis ekspor barang galian bukan logam dan bukan migas seperti kaca, gelas dan semen (ISIC 36) mengalami peningkatan; kondisi ini tidak terlepas dari adanya kelebihan pasokan semen di dalam negeri sehingga didorong untuk diekspor. Namun demikian perlu disadari bahwa semen ini tidak dapat dijadikan komoditi ekspor unggulan Indonesia karena volume ekspor besar tetapi harga murah (bulky). Semen lebih banyak ditujukan untuk mengisi pasar domestik.

Komoditi elektronika, mesin dan alat pengangkutan (ISIC 38) sejak krisis mengalami perkembangan yang pesat sebagai sumber devisa negara. Selama periode 1998-2002, ekspor ISIC 38 sudah mampu mengungguli ekspor ISIC 32. Ke depan industri dalam kelompok ISIC 38 terutama elektronika perlu dikembangkan lebih lanjut. Berbicara mengenai industri ISIC 38 sebenarnya tidak bicara mengenai produk, melainkan berbicara masalah proses produksi dan komponen. Di Asia, negara-negara yang sudah benar-benar surplus dalam perdagangan ISIC 38 adalah Jepang, Korea dan Taiwan. Negara lain meskipun ekspornya besar, namun disertai juga impor (komponen) yang tinggi; sehingga lebih mengarah pada industri perakitan.

Saat ini tidak ada negara di dunia yang menghasilkan produk ISIC 38 dengan menggunakan semua komponen yang berasal dari dalam negeri. Sebagian besar komponen yang digunakan berasal dari negara lain (outsourcing). Oleh karena itu Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan industri komponen tertentu sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki. Pengembangan industri komponen di dalam negeri tidak terlepas dari peranan Transnational Corporation (TNC) dalam membuka akses pasar baik di negara asal (home country) TNC, pasar regional maupun pasar global serta mampu menciptakan network di dunia.
Kinerja ekspor mainan anak-anak, perhiasan dan peralatan musik (ISIC 39) cukup baik dan bahkan lebih tinggi dari ISIC 36. Namun demikian nampaknya industri ISIC 39 ini kurang mendapatkan perhatian meskipun Indonesia memiliki potensi, sehingga tidak mampu berkembang.

Kutipan: Kodrat Wibowo, SE Phd


Kesimpulan

Negeri ini memiliki potensi yang sangat besar dan dalam pengembangan sumber daya alam ini akan mampu bersaing dengan negara – negara maju, jika didukung oleh sumberdaya yang berkwalitas.
Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan sektor – sektor perekonomian yang memiliki potensi dan menjadikan perekomonian tersebut lebih fleksibel agar menjadi perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi.
Dengan demikian akan mengantarkan negeri ini menjadi negara yang maju
Dan mencapai kemakmuran dengan tingkat stabilitas sosial yang tinggi.

Makalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca PerekonomianMakalah Ilmu Ekonomi: Neraca Perekonomian

PERUBAHAN-PERUBAHAN KURS "artikel"

Kurs yang ditentukan oleh pasar bebas dapat mengalami dua bentuk perubahan. Yaitu: Perubahan permintaan dan perubahan penawaran.

1. Efek Kenaikan Permintaan
2. Efek perubahan Penawaran

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENBGARUHI KURS

Perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu valuta, disebabkan oleh banyak factor. Yang terpenting diantaranya adalaha yang diuraikan dibawah ini.

v Perubahan Dalam Cita rasa masyarakat
v Perubahan harga barang ekspor dan import
v Kenaikan harga umum (iflasi)
v Perubahan suku bunga dan tingkat pengambilan imvestasi
v Pertumbuhan ekonomi


KURS PERTUKARAN DAN NERACA PEMBAYARAN

System penentuan valuta asing menimbulkan efek yang sangat berbeda atas neraca pembayaran.


KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI TERBUKA

Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu Negara menjadi lebih rumit, dan kebijakan yang perlu dirumuskan dan dilaksanakan pemerintah perlu dipikirkan dengan lebih baik.


Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh sesuatu perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari empat masalah tersebut:

i. perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran.

ii. Perekonomian menghadapi masalah inflasi tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran.

iii. Perekonomiaaan menghadapi masalah pengaangguran dan disamping itu menghadapi masalah deficit dalam neraca pembayaran.

iv. Perekonomian menghadapi masalah inflasi dan disamping itu mengahadapi masalah deficit dalam neraca pembayaran.


KEBIJAKAN MEMINDAHKAN PERBELANJAAN

Yang dimaksudkan dengan “kebijakan memindahkan perbelanjaan” adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah deficit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor.


Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah seperti yang dinyatakan dibawah ini:

1. melakukan pembatasan impor ini dapat dilakukan dengan menaikan pajak impor (tarif).

2. Menekan (mengurangi penggunaan valuta asing) pemerintah (melalui bank central) mencatu penggunaan mata uang asing.

3. Menurunkan nilai mata uang (devaluasi). Langkah ini meyebabkan barang impor menjadi lebih mahal, dan akan mengurangi impor

Langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah valuta asing adalah:

a. memberikan intensifiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor.

b. Mewujudkan kestabilan upah dan harga. Penambahan ekspor sangat tergantung pada kemampuan ekpor Negara untuk bersaing diluar negeri.

c. Menurunkan nilai valuta. Seperti telah diterangkan diatas menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangkan impor tetapi juga akan menambahkan ekspor.


KEBIJAKAN PENGURANGAN PERBELANJAAN

Yang dimaksudkan dengan “kebijakan pengurangan perbelanjaaan” adalah langkah-langkah pemeritah untuk mengatasi masalah kurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi Negara.

Kebijakan mengurangi perpelanjaan dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. menaikan pajak pendapatan
2. menaikan suku bunga dan manurunkan penawaran uang.
3. Mengurangi pengeluaran pemerintah.



DEVALUASI (PENURUNAN NILAI VALUTA)

Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing.

Efek-efek yang ditimbulkan oleh devaluasi adalah:
1. ekspor akan bertambah, karena dipasar luar negri ekspor Negara menjadi lebih murah.
2. Impor berkurang, karena barang luar negri menjadi lebih mahal.
3. Kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran.
4. Pendapatan nasional akan bertambah karena (a)ekspor naik(b) pengurangan impor menaikan permintaan produksi domestic, dan(c) kenaikan yang diakibatkan oleh (a) dan (b) akan mendorong investasi.

5. mungkin imflasi berlaku, yaitu apabila kenaikan harga barang-barang impor akan mendorong kepada terwujudnya kenaikan harga-harga barang produksi dalam negri.inflasi juga berlaku apabila devaluasi dilakukan ketika perekonomian mengalami kemakmuran yan tinggi. Ini disebabkan karena kenaikan ekspor dan perkembangan kegiatan ekonomi yang lain yang diakibatkanoleh devaluasi akan menaikan upah buruh dan harga-harga (oleh karena permintaan yang berlebihan)


Diluar negri mungkin Negara-negara lain melakukan langkah balasan dengan menggunakan halangan perdagangan impor (yang dikenakan keatas ekspor Negara yang mendevaluasi valutanya).

BERBAGAI HAMBATAN dalam PENERAPAN KEBIJAKAN MONETER "Makro Ekonomi"

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.

Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan kebijakan moneter dengan menggunakan target inflasi (inflation targeting) ini diharapkan dapat menciptakan fundamental ekonomi makro yang kuat. Makalah ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan target inflasi, yang meliputi pengertian, evolusi teori, prasyarat, karakteristik dan elemen target inflasi. Agar dapat mengetahui dengan jelas kondisi ekonomi nasional Indonesia hingga tahun 2000 ini, maka dalam pembahasan juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Makro di Indonesia Sejak Tahun 1980-an.
Program pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an dan menunjukkan perkembangan yang pesat sejak tahun 1980-an. Pada masa itu pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi para investor yang akan berinvestasi di bidang keuangan dan perbankan. Hingga pertengahan tahun 1990-an perekonomian Indonesia terlihat semakin kuat dan mulai terpandang di dunia internasional. Dalam artikel ini akan dibahas perkembangan ekonomi di Indonesia saat mulai berkembang tahun 1980-an hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997.

2. Perkembangan Moneter Perbankan.
Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada Bank Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun, namun proses penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

3. Kebijakan Moneter
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

4. Kebijakan Fiskal.
Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran.
Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.

5 Prospek Ekonomi Jangka Pendek.
Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga dari faktor eksternal. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Untuk beberapa tahun ke depan, kegiatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan, dengan asumsi kondisi politik dan keamanan stabil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa ini mulai membaik kembali.

6 Target Inflasi.
Pengertian.
Ada berbagai kebijakan yang biasa dipergunakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Target inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target laju inflasi untuk periode jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan target inflasi lebih berorientasi ke depan (forward looking) dibanding kebijakan-kebijakan moneter sebelumnya (yang oleh BI disebut juga kebijakan konvensional).

Tidak seperti halnya kebijakan moneter konvensional yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam target inflasi diperggunakan proyeksi inflasi. Kalaupun harus mempergunakan target antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek.

Evolusi Teori.
Inflasi sebagai sasaran utama dan indepensi bank sentral sebagai pengendali inflasi merupakan landasan dari target inflasi. Konsep target inflasi ini merupakan produk dari evolusi teori moneter dan akumulasi pengalaman empiris. Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain:

• Teori Klasik ><>

• Teori klasik modern ><>

• Teori kuantitas ><>

• Teori rational expectations. Teori rational expectations menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek, karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, output akan kembali seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan target inflasi dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi anchor bagi ekspektasi masyarakat.

• Teori moneter modern. Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah time inconsistency. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang (inflasi) demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek. Agar hal ini tidak terjadi, maka pengendalian inflasi harus menjadi sasaran tunggal, atau setidaknya menjadi sasaran utama. Menetapkan inflasi sebagai sasaran utama berarti menghindarkan diri dari inkonsistensi kebijakan.

7 Prasyarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi:

- Indepensi Bank Sentral. Sebenarnya tak ada Bank Sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal.

- Fokus terhadap sasaran. Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh Bank Sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi.

- Capacity to forecast inflation. Bank Sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai.

- Pengawasan instrumen Bank Sentral harus memiliki kemampuan untuk mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter.

- Pelaksanaan secara konsisten dan transparan. Dengan pelaksanaan target inflasi secara konsisten dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan semakin meningkat.

- Fleksibel sekaligus kredibel Biasanya, kebijakan yang fleksibel akan cenderung kurang kredibel dan hal itu merupakan dilema dalam penentuan kebijakan. Aturan Taylor (Taylor’s rule) dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengatasi dilema tersebut.

8 Karakteristik. Dalam mengatur/menggunakan instrumen, kebijakan target inflasi ini lebih berwawasan ke depan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, yaitu:

a. Dalam kebijakan ini target dan indikator inflasi ditentukan terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

b. Dalam kebijakan ini juga dibuat prediksi inflasi di masa yang akan datang. Prediksi dilakukan dengan mempergunakan data besaran moneter, tingkat bunga, kurs, harga aset, harga barang industri dan sebagainya.

c. Melakukan review terhadap kinerja kebijakan moneter. Hasil tinjauan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.

9 Elemen-elemen. Berdasarkan teori dan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dalam target inflasi terdiri atas:

a. Sasaran target inflasi. Sasaran utama dalam kebijakan target inflasi adalah pengendalian inflasi. Kalau ada sasaran-sasaran lain di samping sasaran ini, maka sasaran yang lain harus tunduk pada sasaran utama. b. Laporan pelaksanaan Mestinya, publik perlu untuk mengetahui sasaran kebijakan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil yang telah dicapai oleh kebijakan ini harus dimonitor, dilaporkan dan diumumkan secara periodik. Ini penting bagi publik agar dapat mengukur keberhasilan kebijakan ini, karena akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat.

c. Independensi Dengan adanya independensi dalam menentukan kebijakan, maka peluang tercapainya sasaran akan lebih maksimal.

d. Komunikasi Dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu adanya komunikasi yang efektif terhadap publik tentang cara-cara pencapaian sasaran inflasi dan mekanisme transmisi yang jelas.

e. Data dan informasi Data dan informasi yang relevan, terbaru dan lengkap diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan yang prima.

10 Prospek. Kebijakan target inflasi ini telah dilaksanakan di negara-negara Selandia Baru, Kanada, Inggris, Finlandia, Swedia, Australia, Spanyol, Korea dan Filipina. Negara-negara tersebut mendapatkan keberhasilan dalam menekan laju inflasi dengan penerapan kebijakan ini. Seperti halnya Indonesia, negara-negara tersebut sebelumnya juga mempergunakan kebijakan moneter dengan target antara. Karena adanya kesamaan permasalahan dan latar belakang, maka diharapkan pelaksanaan target inflasi di negara kita juga akan dapat menuai keberhasilan.

11 Berbagai Hambatan Dalam Pelaksanaan Targat Inflasi. Meski kebijakan target inflasi ini cukup menjanjikan, namun sebenarnya terdapat banyak hambatan yang berkaitan dengan banyaknya prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Ditambah dengan adanya faktor lain yang juga menjadi kendala dalam pemberlakuan kebijakan ini. Secara singkat, hambatan-hambatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hambatan dalam menciptakan independensi

- Sulitnya menciptakan independensi bank sentral, karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga/otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Dengan kata lain bahwa pemerintah tidak dapat benar-benar tidak turun campur tangan dalam urusan lembaga pengawas, meski lembaga tersebut disebut lembaga independen. Para pejabat dalam lembaga tersebut digaji oleh pemerintah, yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah tak diragukan lagi. Hal ini jelas-jelas menyebabkan fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- Hambatan dalam memprediksi inflasi.

- Kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Kemungkinan besar, peramalan inflasi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan tidak menentu akhir-akhir ini. Padahal, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk saat ini, para investor masih beranggapan bahwa negara kita tidak cukup kondusif bagi investasi. Isu-isu seputar politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk memporak-porandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai, mustahil dapat memprediksi dengan cermat.

- Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan.

- Pelaksanaan kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik kolusi yang menyebabkan sikap masyarakat semakin apatis dan enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Kebijakan target inflasi belum tentu didukung oleh masyarakat, kecuali apabila lembaga pelaksana kebijakan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa aparaturnya negara bersih dan bebas korupsi.

- Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel.

- Menjalankan kebijakan secara fleksibel sekaligus kredibel juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan incredible. Demikian juga sebaliknya, apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat inflexible.

- Tingkat keparahan krisis.

- Faktor lain adalah tingkat keparahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong akut, sehingga penanganannya juga lebih sulit dibanding negara-negara lain. Mungkin kebijakan target inflasi ini berhasil diberlakukan di negara-negara lain, namun belum tentu akan sesuai diberlakukan di Indonesia.

KESIMPULAN

- Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis memerlukan upaya pemulihan dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan berupa inflation targeting yang telah berhasil mengentaskan problem inflasi di berbagai negara di dunia.

- Target inflasi dicetuskan dari perkembangan evolusi teori-teori ekonomi dan dalam pelaksanaannya ditentukan oleh kondisi suatu negara dengan prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan sistem ini.

- Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang secara efektif dapat memulihkan stabilisasi ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan, dengan ongkos yang minimal.

- Pemulihan kondisi ekonomi yang stabil bukan hanya ditentukan oleh faktor internal, namun juga faktor eksternal, misalnya kondisi politik dan keamanan negara.

- Target inflasi nampaknya akan sulit untuk diberlakukan sebagai salah satu kebijakan moneter di Indonesia, mengingat berbagai hambatan yang harus dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA :

- Adiningsih, Sri. 2000. "Perkembangan Moneter Perbankan Indonesia". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.

- Bernanke, B. and Mihov. 1997. "What Does the Bundesbank Target?" European Economic Review.

- Boediono. 2000. "Inflation Targeting". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.

- Fischer, Stanley. 1993. "The Role of Macroeconomic Factors in Growth". Journal of Monetary Economics.

- Goeltom, Miranda S. 2000. "Perkembangan Ekonomi Makro Indonesia". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September. - Mishkin, F.S. 1999. "International Experience with Different Monetary Policy Regimes". Journal of Monetary Economics. - Nopirin. 2000. "Kebijakan Moneter Dengan Target Inflasi". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.

- Saudagaran, S.M. and Diga, J.G. 2000. "The Institutional Environment of Financial Reporting Regulation in ASEAN".

The International Journal of Accounting. Oleh: Seruni Sutanto, Dosen STIE Widya Manggala Semarang Sumber: http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal